1.
Pengantar
Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini
dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentangperingkat Indeks
Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat
pencapaianpendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan,
bahwa indeks pengembangan manusiaIndonesia makin menurun. Di antara 174 negara
di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998),
dan ke-109 (1999).
Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC),
kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di
Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam.Data yang dilaporkan The World
Economic ForumSwedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu
hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yangdisurvei di dunia. Dan masih
menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai
followerbukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.
Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data
Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD diIndonesia ternyata hanya delapan
sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary
YearsProgram (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan
sekolah yang mendapat pengakuan duniadalam kategori The Middle Years Program
(MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang
mendapatpengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).
Apa makna data-data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia
ityu? Maknanya adalah, jelas ada somethingwrong (masalah) dalam sistem
pendidikan Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan
perspektif teknis(praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam 2
(dua) masalah yaitu :
Pertama, masalah
mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan
penyelenggaransistem pendidikan.
Kedua,
masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek
praktis/teknis yang berkaitan denganpenyelenggaraan pendidikan, seperti
mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana
fisik,rendahnya kesejahteraaan guru, dan sebagainya.
Walhasil, jika
pendidikan kita diumpamakan mobil, mobil itu berada di jalan yang salah yang
sampai kapan pun—tidakakan pernah menghantarkan kita ke tempat tujuan (masalah
mendasar/paradigma).Di samping salah jalan, mobil itu mengalami kerusakan dan
gangguan teknis di sana-sini : bannya kempes, mesinnyabobrok, AC-nya mati,
lampu mati, dan jendelanya rusak (masalah cabang/praktis).
2.
MASALAH MENDASAR : SEKULARISME SEBAGAI PARADIGMA PENDIDIKAN
Jarang ada orang mau mengakui dengan jujur, sistem pendidikan kita
adalah sistem yang sekular-materialistik. Biasanyayang dijadikan argumentasi,
adalah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi,
"Pendidikan nasionalbertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudimulia, sehat, berilmu, cakap,
serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab
terhadapkesejahteraan masyarakat dan tanah air."
Tapi perlu diingat, sekularisme itu tidak otomatis selalu anti
agama.Tidak selalu anti "iman" dan anti "taqwa".Sekularisme
itu hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek
pendidikan.Jadi,selama agama hanya menjadi masalah privat dan tidak dijadikan
asas untuk menata kehidupan publik seperti sebuahsistem pendidikan, maka sistem
pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekular, walaupun para individu
pelaksanasistem itu beriman dan bertaqwa (sebagai perilaku
individu).Sesungguhnya diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah sistem
pendidikan yang sekular-materialistik. Hal inidapat dibuktikan antara lain pada
UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis
pendidikanbagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan
mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,profesi, advokasi, keagaman, dan
khusus.
Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu
pendidikan agama dan pendidikan umum.Sistempendidikan dikotomis semacam ini
terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam
sekaligusmampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi.Secara
kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui
madrasah, institut agama, danpesantren yang dikelola oleh Departemen Agama;
sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolahmenengah, kejuruan
serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan
Nasional.Terdapat kesan yangsangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan
(iptek) dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidakberhubungan dengan
agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses
pendidikanjustru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar
sebagai salah satu aspek yang perannya sangatminimal, bukan menjadi landasan
dari seluruh aspek kehidupan.
Hal ini juga tampak pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang
ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengahyang mewajibkan memuat sepuluh
bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang tidak proposional dan
tidakdijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak
akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan
nasional sendiri, yaitumewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dariasasnya yang sekular, yang
kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum yang tidak memberikan
ruangsemestinya bagi proses penguasaan tsaqâfah Islam dan pembentukan
kepribadian Islam. Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa
melahirkan orang pandai yang menguasai sains-teknologi melaluipendidikan umum
yang diikutinya.Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk
kepribadian pesertadidik dan penguasaan tsaqofah Islam.Berapa banyak lulusan
pendidikan umum yang tetap saja buta agama dan rapuhkepribadiannya?Sebaliknya,
mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai tsaqofah
Islamdan secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi
lain, ia buta terhadap perkembangan sains danteknologi.
Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan,
dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awamterhadap agama karena
orang-orang yang mengerti agama terkumpul di dunianya sendiri (madrasah,
dosen/guruagama, Depag), tidak mampu terjun di sektor modern.Jadi, pendidikan
sekular memang bisa membikin orang pandai, tapi masalah integritas kepribadian
atau perilaku, tidakada jaminan sama sekali. Sistem pendidikan sekular itu akan
melahirkan insan pandai tapi buta atau lemah pemahamanagamanya. Lebih buruk
lagi, yang dihasilkan adalah orang pandai tapi korup.Profesional tapi bejat moral.Ini
adalah output umum dari sistem pendidikan sekular.
Mari kita lihat contoh negara Amerika atau negara Barat
lainnya.Ekonomi mereka memang maju, kehidupan publiknyanyaman, sistim sosialnya
nampak rapi.Kesadaran masyarakat terhadap peraturan publik tinggi.Tapi, perlu
ingat bahwa agama ditinggalkan, gereja-gereja kosong.Agama dilindungi secara
hukum tapi agama tidakboleh bersifat publik.Hari raya Idul Adha tidak boleh
dirayakan di lapangan, azan tidak boleh pakai mikrofon.Pelajaranagama tidak
saja absen di sekolah, tapi murid-murid khususnya Muslim tidak mudah
melaksanakan sholat 5 waktu disekolah.Kegiatan seks di kalangan anak sekolah
bebas, asal tidak melanggar moral publik.Narkoba juga bebas asaluntuk diri
sendiri.Jadi dalam kehidupan publik kita tidak boleh melihat wajah agama.
Sistem pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya
hanyalah merupakan bagian belaka dari system kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang juga sekular.Dalam sistem sekular, aturan-aturan, pandangan, dan
nilai- nilaiIslam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata
berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.Karena itu, di tengah-tengah sistem
sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai
agama.
3.
MASALAH-MASALAH CABANG
Masalah-masalah cabang yang dimaksud di sini, adalah segala masalah
selain masalah paradigma pendidikan, yangberkaitan dengan penyelenggaraan
pendidikan. Masalah-masalah cabang ini tentu banyak sekali macamnya, dibantaranya
yang terpenting adalah sebagai berikut :
3.1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan
tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan danpenggunaan media belajar
rendah, buku perpustakaan tidak lengkap.Sementara laboratorium tidak standar,
pemakaianteknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.Bahkan masih banyak
sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri,tidak memiliki perpustakaan, tidak
memiliki laboratorium dan sebagainya.Data Balitbang Depdiknas (2003)
menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung25.918.898
siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut
sebanyak 364.440 atau 42,12%berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami
kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalaminkerusakan berat.
Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi
MI lebih burukdaripada SD pada umumnya.
Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan
persentaseyang tidak sama.
3.2. Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.Kebanyakan guru
belum memiliki profesionalisme yang memadaiuntuk menjalankan tugasnya
sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan
pembelajaran,melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukanpenelitian dan melakukan pengabdian
masyarakat.Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak
layak mengajar. Persentase guru menurutkelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003
di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya21,07%
(negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta),
untuk SMA 65,29% (negeri)dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak
mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).Kelayakan mengajar itu jelas
berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang
Depdiknas (1998 menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang
berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas.Selain itu, dari sekitar 680.000
guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas.
Ditingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki
pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikantinggi, dari 181.544 dosen, baru
18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).
Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu
keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakantitik sentral pendidikan
dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil
sangat besar padakualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.Kualitas
guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi olehmasih rendahnya tingkat
kesejahteraan guru.
3.3. Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat
rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru
Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang
gurumenerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan
rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan
guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan
pendapatanseperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan
sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain,memberi les pada sore hari,
menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa
ponsel,dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005).
Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan
dosen (PNS) agak lumayan.Pasal 10 UU itusudah memberikan jaminan kelayakan
hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat
penghasilanyang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan
yang melekat pada gaji, tunjangan profesi,dan/atau tunjangan khusus serta
penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang
diangkatpemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Tapi,
kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul.
Di lingkungan pendidikanswasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai
taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak70 persen dari
403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan
dosen sesuaidengan amanat UU Guru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006).
3.4. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas
guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasisiswa pun menjadi tidak
memuaskan.Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa
Indonesia di duniainternasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and
Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesiahanya berada di ranking ke-35
dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44
negara dalamhal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah
siswa Malaysia dan Singapura sebagai Negara tetangga yang terdekat.Dalam hal
prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP)
juga telahmengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di
seluruh dunia melaluilaporannya yang berjudulHuman Development Report 2004.Di
dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari
177negara.Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi
Indonesia berada jauh di bawahnya.Dalam skala internasional, menurut Laporan
Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for
theEvaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa
keterampilan membaca siswa kelas IV SDberada pada peringkat terendah. Rata-rata
skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura),
65,1(Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).
Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi
bacaan dan ternyata mereka sulit sekalimenjawab soal-soal berbentuk uraian yang
memerlukan penalaran.Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasamenghafal dan
mengerjakan soal pilihan ganda.Selain itu, hasil studi The Third International
Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999)memperlihatkan
bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada
pada urutan ke-32untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan
tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yangdisurvai di asia
pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati
peringkat ke-61, ke-68, ke-73dan ke-75.
3.5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan.
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat
Sekolah Dasar. Data Balitbang DepartemenPendidikan Nasional dan Direktorat
Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka PartisipasiMurni
(APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa).
Pencapaian APM ini termasukkategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan
di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itulayanan
pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini
nantinya tentu akanmenghambat pengembangan sumber daya manusia secara
keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan danstrategipemerataan
pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut
3.6.
Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur.
Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejaktahun 1990 menunjukan angka
pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%,
Diploma/S0sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama
pertumbuhan kesempatan kerja cukuptinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan
yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas1999, setiap
tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup
sehingga menimbulkanmasalah ketenagakerjaan tersendiri.Adanya ketidakserasian
antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja inidisebabkankurikulum yang
materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta
didikmemasuki dunia kerja.
3.7. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal.Kalimat ini sering muncul untuk
menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkanmasyarakat untuk mengenyam
bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga
Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain
kecuali tidak bersekolah. Orang miskintidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan
SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000.Bahkan ada
yangmemungut di atas Rp 1 juta.Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai
Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari
kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS(Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di
Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk
melakukanmobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang
merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanyaunsur pengusaha.Asumsinya,
pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.Hasilnya, setelah Komite
Sekolah terbentuk, segalapungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan
Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidaktransparan,
karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah
orang-orang dekat denganKepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi
legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanyamenjadi legitimasi dari
pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum
Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya statuspendidikan dari milik publik ke bentuk
Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar.Dengan
perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung
jawabnya atas pendidikanwarganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak
jelas.Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadiBadan Hukum Milik Negara
(BHMN).Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan
yangkontroversial.BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di
beberapa Perguruan Tinggi favorit.Privatisasi atau semakin melemahnya peran
negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dankebijakan
untuk memastikan pembayaran utang.Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40
persen dari APBN setiaptahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi
pendidikan.Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besarseperti pendidikan
menjadi korban.Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas,
10/5/2005).
Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan.
Bandingkan dengan dana untuk membayar yang menguras 25% belanja dalam APBN
(www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan
dilegitimasimelalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan,Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar.Penguatan
pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No
20/2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Sisdiknas).Dalam pasal itu
disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yangdidirikan oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.Seperti halnya
perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam
operasional pendidikan.Koordinator LSMEducation Network for Justice (ENJ),
Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa denganprivatisasi pendidikan
berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan
menyerahkan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar.Dengan begitu,
nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukansendiri biaya penyelenggaraan
pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya
untukmeningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang
mampu untuk menikmati pendidikanberkualitas akan terbatasi dan masyarakat
semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya danmiskin.
Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir.Menurut
dia, privatisasi pendidikan merupakan agendaKapitalisme global yang telah
dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui
RancanganUndang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana
memprivatisasi pendidikan. Semuasatuan pendidikan kelak akan menjadi badan
hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Halini
berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.Bagi
masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan
Hukum Milik Negara (BHMN) itumenjadi momok.Jika alasannya bahwapendidikan
bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku diIndonesia. Di Jerman,
Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan
tinggi yangbermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada
yang menggratiskan biaya pendidikan.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya,
tidak harus murah atau gratis.Tetapi persoalannyasiapa yang seharusnya
membayarnya?Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap
warganyamemperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk
mendapatkan pendidikan bermutu.Akan tetapi,kenyataannya Pemerintah justru ingin
berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat
dijadikanalasan bagi Pemerintah untuk “ cuci tangan “
4.
SOLUSINYA
4.1. Solusi Masalah Mendasar
Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara
fundamental.Itu hanya dapat diwujudkan denganmelakukan perombakan secara
menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular
menjadiparadigma Islam.Ini sangat penting dan utama.Ibarat mobil yang salah
jalan, maka yang harus dilakukan adalah : (1) langkah awal adalah mengubah
haluan atau arahmobil itu terlebih dulu, menuju jalan yang benar agar bisa
sampai ke tempat tujuan yang diharapkan. Tak adaartinyamobil itu diperbaiki
kerusakannya yang macam-macam selama mobil itu tetap berada di jalan yang
salah. (2) Setelahmembetulkan arah mobil ke jalan yang benar, barulah mobil itu
diperbaiki kerusakannya yang bermacam-macam. Artinya, setelah masalah mendasar
diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan
diselesaikan,baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas guru,
kesejahteraan gutu, prestasi siswa, kesempatan pemerataanpendidikan, relevansi
pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan.
Solusi masalah mendasar itu adalah merombak total asas sistem
pendidikan yang ada, dari asas sekularisme diubahmenjadi asas Islam, bukan asas
yang lain.Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem
Pendidikan yang ada dengan caramenggantinya dengan UU Sistem Pendidikan Islam.
Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asassistem
pendidikan.Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling
prinsipil dalam system pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur
kurikulum.
4.2. Solusi Masalah-Masalah Cabang
Seperti diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem
pendidikan di Indonesia juga mengalami masalahmasalahcabang, antara lain :
(1).
Rendahnya sarana fisik,
(2).
Rendahnya kualitas guru,
(3).
Rendahnya kesejahteraan gutu,
(4).
Rendahnya prestasi siswa,
(5).
Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
(6).
Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
(7).
Mahalnya biaya pendidikan.
Untuk mengatasi masalah-masalah cabang di atas, secara garis besar
ada dua solusi yaitu:
Pertama, solusi
sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan
dengan sistem pendidikan.Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan
dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan diIndonesia sekarang
ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab
neoliberalisme), yang berprinsipantara lain meminimalkan peran dan tanggung
jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka, solusi
untuk masalah-masalah cabang yang ada, khususnya yang menyangkut perihal
pembiayaan seperti :rendahnya sarana fisik, kesejahteraan gutu, dan mahalnya
biaya pendidikan-- berarti menuntut juga perubahan system ekonomi yang ada.
Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam
atmosfer sistem ekonomikapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini
wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yangmenggariskan bahwa
pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.
Kedua, solusi teknis,
yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan
pendidikan.Solusi inimisalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan
prestasi siswa.Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada
upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitassistem pendidikan.Rendahnya
kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan,
juga diberisolusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihanuntuk meningkatkan kualitas
guru.Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan
kualitas dankuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan
sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.
5.
Sistem Pendidikan Islam
Seperti diungkapkan di atas, sistem pendidikan Islam merupakan
solusi mendasar untuk mengganti sistem pendidikansekuler saat ini.Bagaimanakah
gambaran sistem pendidikan Islam tersebut?Berikut uraiannya secara sekilas.
5.1. Tujuan Pendidikan Islam
Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram,
dan sistematis yang bertujuan untuk membentukmanusia yang berkarakter, yakni:
Pertama, berkepribadian Islam.Ini sebetulnya merupakan konsekuensi
keimanan seorang Muslim.Intinya, seorangMuslim harus memiliki dua aspek yang
fundamental, yaitu pola pikir ('aqliyyah) dan pola jiwa (nafsiyyah) yang
berpijakpada akidah Islam. Untuk mengembangkan kepribadian Islam, paling tidak,
ada tiga langkah yang harus ditempuh, sebagaimana yangdicontohkan Rasulullah
saw., yaitu:
1. Menanamkan akidah Islam kepada seseorang dengan cara yang sesuai
dengan kategori akidah tersebut, yaitusebagai 'aq’dah 'aqliyyah; akidah yang
muncul dari proses pemikiran yang mendalam.
2. Menanamkan sikap konsisten dan istiqâmah pada orang yang sudah
memiliki akidah Islam agar cara berpikir danberprilakunya tetap berada di atas
pondasi akidah yang diyakininya.
3. Mengembangkan kepribadian Islam yang sudah terbentuk pada
seseorang dengan senantiasa mengajaknya untukbersungguh-sungguh mengisi
pemikirannya dengan tsaqâfah islâmiyyah dan mengamalkan ketaatan kepada
AllahSWT.
Kedua,
menguasai tsaqâfah Islam.Islam telah mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut
ilmu. Berdasarkan takarankewajibannya, menurut al-Ghazali, ilmu dibagi dalam
dua kategori, yaitu:
1. Ilmu yang termasuk fardhu 'ain (kewajiban individual), artinya
wajib dipelajari setiap Muslim, yaitu tsaqâfah Islamyang terdiri dari
konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam; bahasa Arab; sirah Nabi saw., Ulumul
Quran, Tahfizh al-Quran,ulumul hadis, ushul fikih, dll.
2. Ilmu yang dikategorikan fadhu kifayah (kewajiban kolektif);
biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologiserta ilmu
terapan-keterampilan, seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik,
dll.
Ketiga,
menguasai ilmu kehidupan (IPTEK).Menguasai IPTEK diperlukan agar umat Islam
mampu mencapai kemajuanmaterial sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai
khalifah Allah di muka bumi dengan baik.Islam menetapkanpenguasaan sains
sebagai fardlu kifayah, yaitu jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat,
seperti kedokteran, kimia,fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll.
Keempat,
memiliki keterampilan yang memadai.Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis
serta latihan-latihanketerampilan dan keahlian merupakan salah satu tujuan
pendidikan Islam, yang harus dimiliki umat Islam dalam rangkamelaksanakan
tugasnya sebagai khalifah Allah SWT.Sebagaimana penguasaan IPTEK, Islam juga
menjadikanpenguasaan keterampilan sebagai fardlu kifayah, yaitu jika
keterampilan tersebut sangat dibutuhkan umat, sepertirekayasa industri,
penerbangan, pertukangan, dan lainnya.
5.2. Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Terpadu
Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai harapan,
harus dibuat sebuah sistem pendidikan yangterpadu.Artinya, pendidikan tidak
hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem pendidikan yang ada
harusmemadukan seluruh unsur pembentuk sistem pendidikan yang unggul.Dalam hal
ini, minimal ada 3 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu :
Pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat, dan
keluarga.Pendidikan yang integral harus melibatkan tiga unsur diatas.Sebab,
ketiga unsur di atas menggambarkan kondisi faktual obyektif pendidikan.Saat ini
ketiga unsur tersebutbelum berjalan secara sinergis, di samping masing-masing
unsur tersebut juga belum berfungsi secara benar.Buruknya pendidikan anak di
rumah memberi beban berat kepada sekolah/kampus dan menambah keruwetanpersoalan
di tengah-tengah masyarakat seperti terjadinya tawuran pelajar, seks bebas,
narkoba, dan sebagainya. Padasaat yang sama, situasi masyarakat yang buruk
jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan ditengah
keluarga dan sekolah/kampus menjadi kurang optimum. Apalagi jika pendidikan
yang diterima di sekolah jugakurang bagus, maka lengkaplah kehancuran dari tiga
pilar pendidikan tersebut.
Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat
TK hingga Perguruan Tinggi.Kurikulumsebagaimana tersebut di atas dapat menjadi
jaminan bagi ketersambungan pendidikan setiap anak didik pada
setiapjenjangnya.Selain muatan penunjang proses pembentukan kepribadian Islam
yang secara terus-menerus diberikan mulai daritingkat TK hingga PT, muatan
tsaqâfah Islam dan Ilmu Kehidupan (IPTEK, keahlian, dan keterampilan)
diberikan secarabertingkat sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan anak
didik berdasarkan jenjang pendidikannya masingmasing.
Pada tingkat dasar atau menjelang usia baligh (TK dan SD),
penyusunan struktur kurikulum sedapat mungkin bersifatmendasar, umum, terpadu,
dan merata bagi semua anak didik yang mengikutinya. khalifah Umar bin
al-Khaththab, dalam wasiat yang dikirimkan kepada gubernur-gubernurnya,
menuliskan, "Sesudah itu,ajarkanlah kepada anak-anakmu berenang dan
menunggang kuda, dan ceritakan kepada mereka adab sopan-santundan syair-syair
yang baik." Khalifah Hisyam bin Abdul Malik mewasiatkan kepada Sulaiman
al-Kalb, guru anaknya, "Sesungguhnya anakku iniadalah cahaya mataku. Saya
mempercayaimu untuk mengajarnya.Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah
dantunaikanlah amanah.Pertama, saya mewasiatkan kepadamu agar engkau
mengajarkan kepadanya al-Quran, kemudianhapalkan kepadanya al-Quran.
Di tingkat Perguruan Tinggi (PT), kebudayaan asing dapat
disampaikan secara utuh.Ideologi sosialisme-komunismeatau
kapitalisme-sekularisme, misalnya, dapat diperkenalkan kepada kaum Muslim
setelah mereka memahami Islamsecara utuh.Pelajaran ideologi selain Islam dan
konsepsi-konsepsi lainnya disampaikan bukan bertujuan untukdilaksanakan,
melainkan untuk dijelaskan dan dipahami cacat-celanya serta ketidaksesuaiannya
dengan fitrah manusia.
Ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaq’ fah Islam, kepribadian
Islam, dan penguasaan terhadap ilmupengetahuan. Ketiga hal di atas merupakan
target yang harus dicapai. Dalam implementasinya, ketiga hal di atasmenjadi
orientasi dan panduan bagi pelaksanaan pendidikan.
5.3. Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Negara
Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap
berbagai problem yang dihadapi manusia.Setiapsolusi yang disajikan Islam secara
pasti selaras dengan fitrah manusia.Dalam konteks pendidikan, Islam
telahmenentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek
yang berkenaan dengan system pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar
pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw.bersabda:
Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan Muslim).Perhatian
Rasulullah saw. terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para
tawanan Perang Badardapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada
sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini merupakan tebusan.Dalam pandangan
Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini
sama nilainya denganpembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah saw.
telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainyadengan barang tebusan yang
seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada
parapengajar (yang tawanan perang itu) dengan harta benda yang seharusnya
menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan beliau inidapat dimaknai, bahwa kepala
negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk
pendidikan.Imam Ibnu Hazm, dalam kitabnya, Al-Ihkam, menjelaskan bahwa kepala
negara (khalifah) berkewajiban untukmemenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan
orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihatsejarah
Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah
terhadap pendidikan rakyatnya.
Demikian
pula perhatiannya terhadap nasib para pendidiknya. Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan
sebuah riwayatdari al-Wadliyah bin Atha' yang menyatakan, bahwa di kota Madinah
pernah ada tiga orang guru yang mengajar anakanak.Khalifah Umar bin
al-Khaththab memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1
dinar=4,25gram emas).Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji
pendidik dan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan sepertiperpustakaan,
auditorium, observatorium, dll. Pada masa Kekhilafahan Islam, di antara
perpustakaan yang terkenaladalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja’far bin
Muhammad (w. 940 M). Perpustakaan ini sering dikunjungi paraulama, baik untuk
membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang
diperlukansecara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dll. Bahkan para mahasiswa
yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberipinjaman buku secara
teratur. Seorang ulama Yaqut ar-Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota
Mer Khurasakarena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan
apapun perorang. Ini terjadi pada masaKekhalifahan Islam abad 10 M. Bahkan para
khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap parapenulis buku,
yaitumemberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya.
6.
Penutup
Wahai kaum Muslim, apakah sistem pendidikan sekuler yang rusak dan
bobrok saat ini akan terus kita pertahankan?Apakah sistem pendidikan yang buruk
lagi gagal ini akan terus kita lestarikan? Marilah kita bergegas membangun
sistem pendidikan Islam, dalam negara Khilafah, yang akan melahirkan generasiyang
berkepribadian Islam. Generasi inilah yang akan mampu mewujudkan kemakmuran dan
kemuliaan peradabanmanusia di seluruh dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar